Kultus Kesederhanaan: Kritik Plintiran Baru Ala Rocky Gerung







http://wow.tribunnews.com/

Merayakan perdebatan. Di tengah musim plintiran. Demi sebuah kebenaran. Yang sempat tersia-siakan.

Saya baru saja menonton perdebatan antara Rocky Gerung dan Politikus Jokowi yang membahas tentang kepemimpinan Presiden Jokowi (lihat: http://youtube.be/eMXPQ4aEMzw). Prof. Rocky Gerung mengatakan bahwa publik hari ini disodori kultus kesederhanaan yang ditampilkan oleh presiden Jokowi. Baik pola berpakaian maupun pola blusukannya. Sehingga publik kehilangan hal yang substansial dari pemerintahan karena ditutup oleh pujian (pengkultusan) terhadap pribadi presiden Jokowi.

Saya sebagai masyarakat baisa yang tidak tahu entitas gelas profesor sama sekali, ingin mengklarifikasi setidaknya dua poin yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Pertama, Pengkultusan Kesederhanaan dan Blusukan. Saya kira tidak ada yang salah dengan cara Jokowi turun ke lapangan. Sebagai seorang pemimpin, Jokowi berhak tahu keadaan masyarakatnya. Justru hal yang demikian yang menjadi refleksi bagi presiden Jokowi melalui keluhan dan keadaan rakyat. Soal kultus kesederhanaan, saya kira Jokowi tidak memaksakan diri agar dirinya dikultuskan. Masalah rakyat memujinya itu persoalan lain. Karena Jokowi memang kepribadiannya sederhana demikian, artinya tidak dibuat-buat. Dari sini pula dapat dilihat bahwa cara kerja pikir Profesor Rocky Gerung adalah kritik negatif tanpa ada alasan yang kuat. Bahkan dia sendiri lupa cara mengkritik pada hal yang substansial dari pada hanya mempermasalahkan pakaian. Hal demikian saya kira perlu dicurigai: apakah benar gelarnya tidak dijual?

Kedua, melupakan hal yang substansial. Saya kira dengan kesederhanaannya bukan berarti Jokowi lupa pada keluhan rakyat. Justru Jokowi dengan kebijakan dana Desa-nya Jokowi mencoba masuk pada pembangunan desa yang lebih produktif dan berkemajuan. Tapi, bukan Jokowi yang salah jika ternyata fakta di lapangan tidak mensejahterakan rakyat. Karena pemerintah itu tidak hanya Jokowi, melainkan juga perangkat Provinsi hingga RT/RW. Dari sana kinerja politik dapat ditinjau, apakah benar-benar bekerja perangkat bawah itu atau tidak. Kalau tidak kerja dan bahkan korupsi, kita punya BPK dan KPK. Selama ini banyak sekali orang-orang yang ditangkap KPK, dari kepala Desa hingga Gubernur. Naif sekali bila satu-satunya yang disalahkan adalah Jokowi. Saya kira, sehebat apapun program dan kinerja presiden, kalau aparat yang tersebar di seluruh Indonesia tidak bekerja atau korupsi, pasti kewalahan.

Selain itu, Jokowi juga banyak membangun jaringan internasional secara prestatif. Jokowi berani membantu Rohingya, Palestina, dan bahkan mendapat apresiasi dari dua lembaga Vital: Perdamaian Dunia dan Tokoh Islam Berpengaruh. Dari sana kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi sudah mampu mengangkat nama Indonesia. Apalagi Jokowi mampu membendung Radikalisme yang coba dibangun oleh kelompok tertentu. Jokowi juga memperbesar pemasukan bagi hasil Freeport menjadi 50%, dari sebelumnya yang hanya sekian persen. Terus, ada cuitan dari Facebook bahwa Jokowi penghianat karena memperpanjang kontrak Freeport. Lha, kalau Freeport dilepas, kita mau dapat dana APBN dan bayar hutang dari mana? Dan yang mau mengelola Freeport siapa? Kita ini kekurangan SDM, Bro. tak semudah itu membuat Indonesia berdikari setelah lama dicekal oleh Kapitalism asing. Kita sudah terlanjur konsumtif.

Soal Jokowi yang marak membangun Infrastruktur, saya kira memiliki tujuan yang bagus. Karena akses ekonomi masyarakat perlu dibangun untuk pemberdayaan yang lebih lancar. Masalah penanaman modal dan perusahaan asing, itu tidak sepenuhnya salah Jokowi. Justru itu kelakuan aparat tertentu yang memanfaatkan kesempatan yang tertuju ke masyarakat menjadi peluang pribadi. Siapa yang rugi? Ya, Jokowi dan Masyarakat. Padaha semestinya aparatur pemerintah di daerah-daerah membangun ekonomi berbasis masyarakat, yang menguntungkan masyarakat. Bila sudah demikian, maka perlahan-lahan masyarakat menjadi produktif dan berdikari dalam ekonominya. Kalau malah dikorupsi, ya sudahlah. Kita berdo’a saja.

Terakhir, sekarang kita masuk pada tahun-tahun politik. Beberapa sentimen mulai diserangkan. Genderang-genderang pemenangan sudah ditabuh. Kelompok-kelompok pendokong sudah dibentuk. Tinggal menunggu api peperangan menyala. Oleh karena itu, kita sebagai kaum intelektual harus cerdas melihat situasi, yang didasarkan pada banyak sudut pandang, dari dulu hingga yang akan datang. Karena, bila satu rezim kejahatan sudah memegang skakmat, akan susah sekali merombaknya. Kecuali kita kembali pada tahun 1998: Demo Besar-Besaran.[]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel