Dosa Besar Tagar 2019 Ganti Presiden


https://www.koranriau.com

"Menyebarkan sesuatu yang tidak jelas (hoax) itu fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan". Anonim

Minggu-Minggu ini kita disodorkan dengan isu-isu politik yang semakin memanas, dan saya kira semuanya akan tetap berlanjut. Namun, untuk sementara saya akan sedikit membahas isu besar akhir ini, yaitu soal Tagar 2019 Ganti Presiden. Karena bagi saya gerakan ini merupakan upaya dari oposisi untuk merebut panggung politik. 

Tadi malam (malam Sabtu) saya berdiskusi dengan teman-teman Intrans Community di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beberapa dari mereka sepakat dengan Tagar 2019 Ganti Presiden dengan hanya satu alasan Fundamental di bidang ekonomi. Bahwa masyarakat kita di bawah itu sengsara, serta dihadapkan dengan barang-barang yang semakin mahal. Sementara hutang negara semakin besar.

Tagar 2019 Ganti Presiden mulai dicuatkan oleh Sekjen PKS, Mardani Ali Sera, melalui akun twitternya pada 10 Maret lalu. Kemudian tagar tersebut oleh simpatisannya dijadikan alat kampanye melalui media-media sosial, termasuk Whatsapp dan Grup Facebook. Alasan-alasan yang dipaparkan dalam akun-akun media sosial tersebut menyangkut isu-isu negatif tentang presiden Jokowi antara lain sebagai berikut:


1. Hutang luar negeri semakin bertambah. Saya mengakui bahwa hutang luar negeri presiden Jokowi semakin bertambah. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa semua hutang itu milik Jokowi. Bahkan Sri Mulyani sebagai menteri Keuangan pun mengatakan, bahwa hutang kita memang bertambah. Bertambahnya hutang itu karena pembangunan ekonomi. Bila ekonomi dibangun, berarti akemampuan kita untuk bayar hutang memang besar di masa yang akan datang. Kita tidak bisa serta merta bayar hutang sekali jalan, perlu perputaran ekonomi dan peluamg ke depan. Emang yakin kita sanggup bayar hutang saat ini juga? Sepengatahuan saya, siapapun presidennya, tidak pernah mampu sekali bayar bisa lunas hutang. 

2. Aset lokal dikuasai pihak Asing, dan bahkan para pekerjanya dari Asing. Saya sepakat dengan pernyataan demikian. Tetapi siapa yang pertamakali menjual aset kita? Apakah Jokowi? Faktanya, aset fundamental kita semacam Freeport dan Kelapa Sawit di Kalimantan pertama kali dijual oleh Presiden Soeharto. Dan dampaknya kepada rakyat waktu itu tidak ada, hanya perilaku koruptif pemerintah sehingga hutang menumpuk pula. Hal inilah yang tidak diketahui masyarakat awam kita. Sehingga mereka mudah digiring pada opini kampanye seakan-akan Jokowi yang salah. 

Dan jangan lupa bahwa kata Aldian Napitupulu di Talkshow Kompas TV, yang kemudian diupload juga oleh beberapa akun di Youtube.com, kita terjebak pada ekonomi ASEAN dalam bentuk pasar bebas pertamakali dilakukan oleh Soeharto pada tahun 1997. Dari sana kita tidak bisa memungkiri untuk mengikuti aturan yang ada, bahwa perdagangan dan investasi antar negara itu dibolehkan secara bebas. Termasuk apabila China berinvestasi di Indonesia. Siapa yang salah dengan keadaan kapitalis kita hari ini? 

3. Jokowi tidak pro terhadap islam. Saya sepakat dengan hal demikian. Tetapi islam yang mana? Karena sejauh ini ormas terbesar islam sekelas NU masih mendukung Jokowi, bahkan ketika akan dikeluarkannya Perpu Ormas yang mampu membubarkan HTI. Jadi kesimpulannya, Jokowi tidak pro terhadap Islam yang bertentangan dengan Pancasila. Yang radikal dan cenderung pada Terorisme. Termasuk FPI dan HTI. 

4. Jokowi ingkar janji, dan banyak sekali yang tidak ditepati. Bahwa ada beberapa program Jokowi yang tidak berjalan, saya sepakat. Tetapi bagi saya tidak ada presiden yang absolut. Semuanya tergantung situasi dan kondisi. Karena bagi saya presiden bukanlah Tuhan.

5. Harga barang semakin naik. Disini yang perlu diapahami adalah perputaran ekonomi dan mata uang dunia. Saya tidak ingin membahas lebar. Tetapi gambarannya sederhananya seperti ini: Jika hutang kita semakin bertambah karena ada bunga tiap tahunnya, sementara harga barang tidak dinaikkan, dan pajak tidak dinaikkan, APBN mau dapat dari mana untuk menanggung anggaran nasional? Kemudian, perlu juga dipahami bahwa negara kita itu sudah kapitalis. Dimana perusahaan memiliki hak mutlak untuk menumpuk modal. Dan perusahan-perusahaan kapitalis itu berasal dari kebijakan Pasar Bebas ASEAN di masa Soeharto. Berarti, mahalnya barang dikarenakan adanya kapitalis. Adanya kapitalis dikarenakan Soeharto. Berarti yang salah? Yang makan uangnya sampai hari ini? Keturunan Soeharto.

Nah, disinilah dosa besar Tagar 2019 Ganti Presiden. Kata Adian Napitupulu, Bahwa selain isu yang diangkat cenderung tidak solutif, bahkan cenderung pada hujatan kebencian, juga belum dipastikan siapa tokoh calon yang akan diusung sebagai alternatif. Dan otomatis tawaran programnya tidak ada. Lalu, dengan cara apa kita percaya bahwa bila presiden diganti akan semakin lebih baik? Orangnya belum ada. Apalagi programnya.

Marilah kita tidak terjebak pada sensasi isu nasional yang seakan membuncah itu. Karena kita harus meihat dari banyak sisi. Dari sejarah hingga kini, dari kini hingga masa yang akan datang. Dan Jokowi membangun infrastruktur ekonomi ke depan memiliki tujuan yang jelas: Berjalannya pasar produksi masyarakat. Jangan sampai kita terbawa pada tawaran yang kosong, tanpa ada isi yang ditawarkan. Pasalnya, jika lawannya adalah Prabowo, kita lihat Prabowo itu siapa, dan track record politinya bagaimana. Karena sejauh ini, Prabowo belum pernah memimpin pemerintahan dalam bentuk apapun. Selain itu, Prabowo adalah kader dan bahkan kawan akrab Soeharto. Jangan sampai, kita kembali pada masa kekuasaan militer yang otoritatif.  Dan Prabowo pro terhadap islam radikal, sehingga pendukungnya juga kebanyakan dari mereka. Islam yang awam, semacam MCA yang sampai sekarang grup FB nya masih eksis berkampanye. Sehingga dimungkinkan adanya kebangkitan kembali Hizbut Tahrir Indonesia.[]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel