Marhaen, Marhaenis dan Marhaenisme

Oleh: Bung Motius
Marhaen, Marhaenis dan Marhaenisme
Pidato Bung Karno dalam konferensi Partindo, Mataram (Jogjakarta) 1933

POKOK- POKOK AJARAN MARHAENISME

Marhaenisme mengangkat masalah penghisapan dan penindasan rakyat kecil yang terdiri dari kaum tani miskin, petani kecil, buruh miskin, pedagang kecil kaum melarat Indonesia yang dilakukan oleh para kapitalis, tuan-tanah, rentenir dan golongan-golongan penghisap lainnya. Ungkapan yang sering dipakai oleh Bung Karno, dan yang paling terkenal, adalah _l_ exploitation de l_homme par l_homme_ (penghisapan manusia oleh manusia). Marhaenisme, dilahirkan dan dikembangkan antara tahun 1930-1933.

Pemikiran Bung karno dalam hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa baginya, kepentingan rakyat adalah tujuan akhir dari segala-galanya. Dalam tilikan Sukarno, masa itu mayoritas penduduk Indonesia, entah itu buruh, tukang becak, tukang asongan, nelayan, hingga insinyur hidup seperti Pak Marhaen tadi. Mereka memiliki alat produksi, namun hal itu tak menolong mereka untuk hidup layak. Akhirnya, ajaran ini diberi nama Marhaenisme. Misi ajaran ini adalah terbitnya kesejahteraan sosial (sosio demokrasi) pada seluruh kaum marhaen yang mengalami penindasan dan pengisapan di bumi pertiwi ini.

Pidato Bung Karno dalam konferensi Partindo, Mataram (Jogjakarta) 1933:

TENTANG MARHAEN, MARHAENIS, MARHAENISME

1. Marhaenisme yaitu Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi
2. Marhaen yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain.
3. Partindo memakai perkataan Marhaen, dan tidak proletar oleh karena perkataan proletar sudah termaktub didalam perkataan Marhaen, dan oleh karena perkataan proletar itu bisa diartikan bahwa kaum tani dan kaum lain-lain kaum melarat tidak termaktub didalamnya.
4. Karena Partindo berkeyakinan bahwa didalam perjoangan, kaum melarat Indonesia lain-lain itu yang harus menjadi elemen-elemennya (bagian-bagiannya), maka Partindo memakai perkataan Marhaen itu.
5. Di dalam perjuangan kaum Marhaen, maka Partindo berkeyakinan bahwa kaum Proletar mengambil bagian yang paling besar sekali.
6. Marhaenisme adalah Azas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang dalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen.
7. Marhaenisme adalah pula Cara Perjoangan untuk mencapai susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karenanya harus suatu cara perjoangan yang Revolusioner.
8 Jadi Marhaenisme adalah: cara Perjoangan dan Azas yang ditujukan terhadap hilangnya tiap-tiap Kapitalisme dan Imperialisme.
9. Marhaenisme adalah tiap-tiap orang bangsa Indonesia yang menjalankan Marhaenisme.

Amanat Pada Konfrensi Besar GMNI pada tahun 1959 di Kaliurang, Bung Karno menegaskam tentang Marhaenisme Sebagai berikut:

1. Marhaenisme adalah asas yang menghendaki susunan masyarakat yang dalam segala halnya menyelamatkan kaum Marhaen
2. Marhaenisme adalah cara perjuangan yang revolusioner sesuai dengan watak kaum Marhaen pada umumnya
3. Marhaenisme adalah dus asas dan cara perjuangan “tegelijk” menuju hilangnya kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme

Inti ajaran Marhaenisme adalah pada sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Karena keduanya mencerminkan gagasan aatau tentang cita-cita yang dinilai oleh bung Karno bagi kondisi Indonesia. Sosio nasionalisme merupakan karakter atau ciri nasionalisme Indonesia. Dimana nasionalisme yang muncul harus berwatak sosial, tidak merasa bangsanya yang paling besar di dunia (chauvinis). Seperti yang pernah dilakukan bangsa Jerman dan Jepang. bangsa Nasionalisme Indonesia harus menjadi bunga dalam tamansarinya Internasionalisme dunia. Nasionalisme tidak berwatak ekspansif, sangat menghargai perbedaan antar bangsa. Sosio nasionalisme menghendaki adanya persamaan derajat antar bangsa.

Sosio demokrasi juga bagian dari gagasan Bung Karno tentang sistem demokrasi di Indonesia. Gagasan ini dilatar belakangi situasi dimana saat itu pengaruh demokrasi liberal yang dianut para negara barat seperti Amerika, Prancis, Inggris begitu kuat. Dalam paham demokrasi liberal yang dikedepankan adalah banyak suara dalam pengambilan keputusan (voting). Dalam pandangan Sukarno, sistem ini tidak cocok diterapkan di Indonesia. 

Musyawarah mufakat lebih cocok dengan kultur bangsa Indonesia. Karena dalam praktek kehidupan sehari-hari terutama dalam komunitas atau suku yang ada di bangsa Indonesia, musyawarah mufakat telah dikenal berabad-abad lamanya. Keputusan diambil melalui dialog dengan coba mendengarkan pendapat orang lain. Yang lebih pintar harus membimbing yang belum tahu, sehingga mskipun keputusan yang diambil tidak bulat tetapi merupakan sebuah kesepakatan bersama. Sehngga rasa tanggung jawab terhadap keputusan tersebut menjadi kuat. Jadi akar dari semua itu adalah semangat gotong royong. Berbeda dengan barat yang lebih mengedepankan kebebasan Individu.

Selain itu sosio demokrasi juga tidak hanya menuntut persamaan dibidang politik. Sosio demokrasi juga harus diterapkan dalam bidang ekonomi. Artinya sistem perekonomian Indonesia harus dibangun atas semangat gotong royong bukan semangat yang kuat yang menang. Di Bumi Indonesia negar harus mengatur agar yang kuat membantu yang lemah. Karena kompetisi secara bebas akan menghasilkan ketimpangan yang sangat dalam. Bung Karno juga melihat ketidakadilan dalam tradisi demokrsi barat. Dimana rakyat miskin hanya diberi kesempatan berpartisipasi dalam politik tapi tidak diberi kesempatan dalam bidang ekonomi.

Gagasan Bung Karno tentang sosio nasionalisme dan sosio demokrasi masih terasa relevansinya hingga sekarang. Di barat sendiri wacana deliberatif democrasi mulai dikembangkan. Sistem ini mengedepakan kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Pola pengambilan keputusan dengan mengedepankan voting dirasakan kurang efektif dalam menghasilkan keputusan yang didukung semua pihak.[]

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel