Hak Buruh Menurut Bung Karno

Oleh: Nursetyo Iswandani

“Nasib kaum buruh tidak bisa langsung diperbaiki selama stelsel (sistem) kapitalisme masih merajalela,” (Bung Karno)

Soekarno secara sadar buruh tidak akan sejahtera di bawah sistem kapitalisme. Untuk memperoleh kesejahteraan itupun juga mustahil tanpa adanya gerakan politik, karenanya buruh harus bergerak. Bung Karno secara tegas juga menolak mimpi-mimpi hangat yang dibawa oleh sistem yang menghisap itu. Namun disatu sisi Soekarno juga secara sadar menyatakan bahwa pertentangan antara kelas pemodal dan kelas buruh tidak bisa didamaikan.

Dalam relasi produksi Kapitalisme, ada pertentangan kelas pemodal dan kelas pekerja. Kelas pemodal memiliki bahan material berupa modal dan alat produksi serta mempunyai orientasi menumpuk kekayaan. Di sisi lain ada kelas pekerja yang tidak punya modal dan alat produksi, maka jalan satu-satunya adalah menjual tenaganya kepada pemilik modal tadi.

Karena tujuan kapitalis adalah menumpuk kekayaan, maka bagaimanapun caranya akan dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengeksploitasi tenaga buruh-upah rendah, kerja produksi meningkat. Karena logika kapitalis adalah menumpuk kekayaan, maka Bung Karno mengatakan bahwa “unjung-ujungnya adalah pemiskinan” -tidak ada kesejahteraan buruh di bawah sistem kapitalisme.

Kesimpulan yang hendak ditarik Soekarno adalah dengan menghapus sistem Kapitalisme, jika hendak mengakhiri pendindasan terhadap kaum pekerja. Maka dari itu, hak politik harus diberikan kepada kaum buruh.

Hak Politik

Kaum buruh harus sadar akan hak politik dan nasib politiknya. Dengan begitu kaum buruh punya hak untuk berkumpul, berserikat, dan menuntut protes. Karenanya kaum buruh juga bisa membentuk organisasi buruh secara legal untuk mengaspirasi keinginan-keinginannya. Maka dari itu, mereka harus sadar dengan hak politiknya itu, karena dari sini mereka bisa berjuang untuk memperbaiki nasibnya.

Jika semua itu tidak diberikan, atau dengan kata lain tidak adanya hak politik bagi kaum buruh maka mereka tidak akan punya ruang gerak dan melemahkan gerakan buruh. Tidak boleh mendirikan organisasi buruh, tidak boleh berkumpul dan berserikat, tidak boleh protes. Buruh pasti akan memperoleh kesewenang-wenangan. Lantas bagaimana mereka harus berjuang untuk memperbaiki nasibnya?

“Subur dan kuatnya serikat buruh tergantung pada keadaan politik,” Ujar Bung karno. Maka dari itu perjuangan paling dasar bagi buruh adalah memperjuangkan hak politiknya.

Pesan Soekarno : “Jangan mengemis!”

Dari awal Soekarno secar tegas menolak janji-janji yang dibawa oleh kapitalisme. Karena bagi Bung Karno kapitalisme adalah sistem penghisapan, dan ujung-ujungnya adalah pemiskinan. Maka jangan sekali-kali gerakan buruh meminta-minta ataupun mengemis untuk meminta jaminan kesejahteraan.

Gerakan buruh harus sadar akan haknya, bahwa perbaikan nasib bagi buruh hanya bisa dilakukan melalui sebuah gerakan dari buruh itu sendiri. Pengurangan jam kerja dan kenaikan upah misalnya, itu bisa dilakukan dengan menekan pengusaha dan penguasa. Dan siapa lagi kalau bukan gerakan buruh yang melakukan?

Maka dari itu melakukan machtvorming adalah keharusan. Karena dalam syarat perubahan harus adanya perpindahan dari kuantitatif ke kualitatif. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pengumpulan massa untuk akumulasi kekuatan. Setelah semua itu selesai, perubahan menuju ke kualitatif baru dilakukan, misalnya dengan menggelar kursus politik, membuat media massa, mendirikan koperasi dan aksi protes.

“Kutub kapitalisme akan dikalahkan oleh kutub proletariat, diganti dengan sintesa baru, yakni sintesanya dunia yang tiada klas,” ujar Bung Karno. Maka machtvorming memang harus dilakukan, jika buruh ingin terlepas dari penindasan sistem kapitalisme.[]

Sumber: Berdikari Online

Berbagi :