Mahasiswa Yogyakarta Tumpah ke Gejayan Suarakan Penderitaan Rakyat

Aksi solidaritas mahasiswa Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Gejayan Memanggil. Ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menuntut hak rakyat. Mereka beranggapan bahwa, reformasi yang sudah terjadi pada tahun 1998, pada era rezim Soeharto kini sudah dikebiri dan sudah tidak indah lagi. Para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen tidak seakan tidak mendengar aspirasi dari rakyat dan sewenang-wenang.

Ada sekitar belasan universitas yang tergabung dalam Aliansi Gejayan Memanggil. Diantaranya, UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Sanatadharma, UII, UPN Veteran, UAD, APMD, dll. Kampus-kampus yang berencana untuk melakukan aksi damai di hari tersebut melakukan pembacaan dan teknis lapangan (teklap) di kampus masing-masing untuk menentukan beberapa tuntutan yang akan di suarakan dalam orasi aksi. Pembacaan dan teklap tersebut juga untuk mengantipasi adanya pihak penyusup yang akan menganggu kelancaran aksi. Ada yang melakukan pembacaan sehari sebelum turun ke jalan. Dan ada juga kampus yang melakukan pembacaan malam hari sebelum aksi.

Titik kumpul utama dari berbagai kampus, adalah di pertigaan Jalan Gejayan. Pengondisian peserta aksi dimulai dari jam 10.30 dari berbagai titik kumpul, yaitu di UIN, UNY, dan UGM. Dari jam 11.00 sampai jam 13, pelaksanaan acara long marc menuju Jalan Gejayan untuk berkumpul dan menyuarakan aspirasi rakyat yang sudah tertera dalam hasil pembacaan.

Dalam surat keterangan izin kepolisian, Aliansi Gejayan Memanggil akan memulai aksinya tepat pada jam 13.00 dan akan diakhiri pada jam 17.00 WIB. Namun, sebelum waktu berakhirnya aksi dalam surat tersebut, mahasiswa sudah ada sebagian yang membubarkan diri. Sekitar jam 15.3-an, mahasiswa sudah berceceran di jalan-jalan.

Mereka melakukan aksi turun ke jalan karena rasa kesadaran, bahwa negara ini sedang dirundung banyak masalah, sedangkan pemerintah dinilai tidak serius dalam mengatasinya. Mereka dalam orasinya menyuarakan berbagai tuntutan: Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terkait RKUHP; Mendesak DPR untuk kembali merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak pelemahan; Menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas perusakan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia; Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada pekerja; Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Pertanahan yang merupakan penghianatan terhadap reformasi angraria; Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; Mendorong demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

Berbagi :